Penghapusan UN Bisa Lemahkan SDM Indonesia

Banjarmasin (ANTARA News) - Peniadaan ujian nasional (UN) dalam sistem pendidikan dalam negeri bisa mengarah kepada pelemahan sumber daya manusia Indonesia, demikian pendapat anggota DPD RI HM Sofwat Hadi.

Dengan alasan itulah angota DPD dua periode asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini tidak sependapat apabila ujian nasioanal ditiadakan.

Menurut Ketua Pengurus Besar (PB) Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) itu, sebagai salah satu upaya meningkatan SDM Indonesia, UN tetap harus diadakan karena berkaitan erat dengan uji kemampaun seseorang.

"Terkait masalah UN yang terjadi selama ini, mungkin sistemnya yang perlu peningkatan perbaikan atau penyempurnaan, bukan justru meniadakan UN," sarannya dalam percakapan dengan ANTARA Banjarmasin baru-baru ini.

"Masak kalau cuma karena ketidaklulusan yang disebabkan makin meningkatkan standar kelulusan, menjadi alasan untuk menghapus atau meniadakan UN. Itu kan namanya tidak rasional," lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel itu.

Mantan aktivis PII kelahiran Banten itu sependapat, bahwa merupakan hak semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. "Tapi dalam rangka uji mutu guna menghadapi tantangan global, apakah tanpa ujian," tandasnya.

"Apakah kita tidak malu dengan Malaysia yang dulu pernah berguru ke Indonesia, yang tetap mempertahankan sistem ujian nasional mereka dengan standar angka kelulusan jauh lebih tinggi, sementara kita baru nilai 5,5," lanjutnya.

"Begitu pula dengan Negara Thailand yang dulu pendidikannya tertinggal dari Indonesia, mereka menggunakan standar kelulusan dengan angka 6. Eh di Indonesia seakan ramai-ramai mau menghapus UN," tambahnya.

Pensiunan perwira menengah polisi tersebut, menduga, gerakan penghapusan UN dengan alasan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) itu, ditunggangi kelompok masyarakat tertentu yang menginginkan mutu SDM Indonesia lemah.

"Dengan lemahnya SDM Indonesia, maka bisa menjadi ladang subur bagi kelompol masyarakat tertentu itu, untuk menguasai dan membelokan arah dari ideologi Pancasila ke ideologi lain," tutur mantan Kadipen Polda Jawa Timur (Jatim) tersebut.

"Oleh sebab itu, kita harus waspadai gerakan-gerakan secara sistimatis yang ingin menghancurkan negara dan bangsa Indonesia serta masuk ke dalam cengkaraman baru yang bertentangan dengan Pancasila," demikian Sofwat Hadi.